Libur Natal dan Tahun Baru seringkali menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh warga Indonesia. Pada periode ini, banyak orang memilih untuk bepergian, terutama karena adanya libur panjang yang bersamaan dengan libur sekolah, yang menyebabkan lonjakan aktivitas perjalanan di seluruh negeri.
Peningkatan mobilitas ini tentu saja mengharuskan penggunaan sarana transportasi yang efisien. Di sinilah peran jalan tol menjadi sangat penting, karena mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dan membuat jarak jauh terasa lebih dekat dibandingkan dengan masa lalu saat infrastruktur tol belum ada.
Sejarah jalan tol di Indonesia tidak bisa lepas dari sosok Raden Soediro Harjodisastro. Sebagai Wali Kota Jakarta di era 1950-an, ia menghadapi tantangan serius terkait dengan peningkatan jumlah penduduk yang pesat, yang membuat Jakarta mengalami kepadatan yang luar biasa.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 1955, jumlah penduduk Jakarta telah mencapai 1,5 juta jiwa. Angka ini bukan hanya menunjukkan pertumbuhan populasi, tetapi juga menghadirkan masalah baru dalam pengelolaan kota, seperti peningkatan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik.
Dalam situasi itu, Soediro mencetuskan gagasan untuk membangun jalan berbayar, dengan tujuan untuk mendongkrak pendapatan pemerintah daerah. Rencana ini melibatkan setiap kendaraan yang melintasi ruas jalan tertentu harus membayar sebelum memasuki jalan tersebut.
Perjuangan Raden Soediro dalam Mewujudkan Jalan Berbayar
Jalan yang direncanakan menghubungkan kawasan Semanggi hingga Istana Negara, kini dikenal sebagai Jalan Sudirman-Thamrin. Soediro sebelumnya telah menyatakan keyakinannya bahwa gagasan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengurangi kemacetan di Jakarta.
“Di ujung jalan M.H Thamrin, di situ bakal berdiri tempat pemungutan tol bagi setiap kendaraan bermotor yang lewat,” ungkapnya dalam autobiografinya. Namun, sayangnya, wacana ini mendapat penolakan dari banyak pihak.
Beberapa anggota DPRD Jakarta saat itu menyatakan bahwa penerapan jalan berbayar akan membebani masyarakat. Dalam pandangan mereka, hal ini diangap sebagai penerapan kebijakan yang tidak adil dan menghidupkan traumas sejarah masa lalu ketika pajak dikenakan secara semena-mena.
Resistensi Terhadap Gagasan Jalan Berbayar
Penentangan terhadap ide jalan tol ini tidak lepas dari sejarah hitam yang dialami oleh para pedagang Tionghoa di era Hindia Belanda. Mereka diwajibkan membayar biaya untuk melintasi jalan tertentu, dan ini menimbulkan ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pemerintah kolonial.
Dengan latar belakang seperti ini, banyak yang berpendapat bahwa penerapan jalan berbayar hanya akan memperburuk keadaan sosial di masyarakat. Akibatnya, gagasan yang dilontarkan oleh Soediro terpaksa harus ditunda dan tidak pernah terwujud pada masanya.
Soediro sendiri kemudian harus mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun ide jalan tol tidak sepenuhnya hilang, semangat untuk menerapkannya tertahan cukup lama. Namun, gagasan ini akhirnya mendapatkan momentum kembali sekitar dua dekade kemudian.
Kebangkitan Ide Jalan Tol di Era Soeharto
Tepat pada tahun 1973, Menteri Pekerjaan Umum dan Kelistrikan, Sutami, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mulai menghidupkan kembali ide jalan tol. Jakarta saat itu telah menjadi semakin padat, dengan jumlah penduduk mencapai 4,5 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut, sekitar 540 ribu orang telah memiliki kendaraan pribadi, ditambah lagi dengan kendaraan dari kota-kota sekitar Jakarta. Peluang ini dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki infrastruktur transportasi yang sudah mulai tidak memadai.
Berdasarkan buku tentang langkah-langkah Presiden Soeharto, Sutami merencanakan pembangunan jalan baru berbayar yang menghubungkan Jakarta dengan kota satelit seperti Bogor. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah di wilayah metropolitan Jakarta.
Keberhasilan Pembangunan Tol Jagorawi
Jalan tol pertama yang lahir dari kebijakan ini adalah Tol Jagorawi, yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Proyek ini sepanjang 59 kilometer dan dibangun dengan anggaran sekitar Rp2 miliar. Ini menjadi simbol keberhasilan penerapan ide jalan tol di Indonesia yang dulunya dianggap kontroversial.
Setelah puluhan tahun, gagasan yang muncul dari pemikiran Raden Soediro pada tahun 1950-an kini telah menjadi bagian penting dari infrastruktur nasional. Jalan tol tidak hanya memberikan kemudahan bagi para pelancong, tetapi juga mendukung perekonomian dengan mempercepat transportasi barang dan jasa.
Dengan jalan tol yang ada, jutaan orang kini dapat menikmati perjalanan yang lebih cepat dan lancar menuju berbagai tujuan, termasuk lokasi liburan favorit mereka. Sejarah perjalanan menuju penerapan jalan tol di Indonesia menjadi cerminan dari dinamika sosial dan politik yang berlangsung di masyarakat, serta pentingnya visibilitas dan keberanian untuk mewujudkan perubahan dalam menghadapi tantangan zaman.
