Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pihaknya tidak mendukung rencana penerapan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia menilai, kebijakan pengampunan pajak jika dilakukan berulang kali justru berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak.
“Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, bagaimana jadi kredibilitas amnesty. Itu memberikan signal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan-ke depan ada amnesty lagi,” kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (19/9/2025).
Ia menilai, pesan yang ditangkap dari pelaksanaan tax amnesty berulang bisa keliru. Wajib pajak dapat berpikir bahwa praktik penghindaran pajak akan terus ditoleransi karena nantinya selalu ada kesempatan baru untuk pemutihan kewajiban.
“Message yang kita ambil dari adalah gitu. Setiap berapa tahun, kita ngeluarkan tax amnesti ini sudah dua, nanti 3, 4, 5, 6,7, 8, yaudah semuanya. Messagenya kibulin pajaknya, nanti kita tunggu di tax amnesty, pemutihannya disitu, itu yang gak boleh,” jelasnya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pengampunan pajak adalah topik yang selalu hangat diperbincangkan. Kementerian Keuangan harus mempertimbangkan segala pro dan kontra sebelum memutuskan untuk memperkenalkan kembali program tersebut.
Persoalan penghindaran pajak yang terus terjadi di Indonesia membuat banyak orang bertanya-tanya apakah pengampunan pajak benar-benar solusi. Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada berpotensi menimbulkan protes dari berbagai kalangan masyarakat.
Dalam kondisi ini, penting bagi pemerintah untuk menyusun strategi transparan dan adil dalam penegakan kewajiban pajak. Jika tidak, pemerintah bisa kehilangan legitimasi di mata publik.
Pentingnya Kredibilitas dalam Kebijakan Pajak
Pentingnya kredibilitas dalam kebijakan pajak tidak bisa diabaikan. Jika masyarakat merasa kebijakan pajak tidak konsisten, mereka akan cenderung tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat memengaruhi kepatuhan pajak. Tanpa adanya proses hukum yang jelas dan tegas terhadap penghindaran pajak, situasi ini berpotensi menjadi sistemik.
Penerapan penegakan hukum yang ketat menjadi solusi logis untuk menghadapi penghindaran pajak. Ini adalah cara pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mematuhi aturan yang berlaku dan melindungi pendapatan negara.
Integrasi Kebijakan Pajak dengan Program Pembangunan
Kebijakan pajak seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung program pembangunan. Dengan kata lain, pajak seharusnya membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.
Jika masyarakat melihat hasil nyata dari pajak yang mereka bayar, ada kemungkinan besar mereka akan lebih patuh. Ini termasuk proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah perlu menjelaskan dengan jelas bagaimana pajak digunakan untuk kepentingan publik. Informasi yang transparan akan meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Alternatif untuk Program Pengampunan Pajak
Alih-alih pengampunan pajak, pemerintah harus mempertimbangkan alternatif lain yang lebih konstruktif. Salah satu alternatif itu adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.
Dengan peningkatan pengetahuan, diharapkan masyarakat lebih memahami dampak positif dari pembayaran pajak. Kampanye yang berkelanjutan dapat membantu membangun kesadaran akan kewajiban perpajakan.
Selain itu, pemerintah bisa memperkuat sistem monitoring dan penegakan hukum. Adanya sanksi yang tegas akan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajak dan mengurangi penghindaran pajak.
