Negara Ini Wajibkan Turis AS Bayar Rp160 Juta untuk Masuk sebagai Balasan Trump

Mali baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru yang mengharuskan warga negara Amerika Serikat untuk membayar uang jaminan sebesar hingga US$10.000 untuk visa turis dan bisnis. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keputusan pemerintah AS yang melibatkan Mali dalam program jaminan visa yang kontroversial.

Keputusan ini dipicu oleh hubungan bilateral yang kian menegang antara kedua negara, terutama terkait isu-isu imigrasi dan kebijakan akses ke negara. Melalui pengumuman resmi, Kedutaan Besar AS di Mali merinci bahwa aturan baru ini akan mulai berlaku pada 23 Oktober 2025.

Pemberitahuan dari pemerintah AS menyatakan bahwa jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pemohon visa, asalkan mereka meninggalkan AS sesuai dengan syarat yang berlaku di visa mereka. Hal ini menyoroti pentingnya pemenuhan ketentuan yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dari kebijakan tersebut.

Tanda Tangan Kebijakan Baru di Mali dan Dampaknya

Kementerian Luar Negeri Mali merilis pernyataan resmi yang menyesalkan keputusan sepihak dari pemerintah AS. Mereka mengklaim bahwa kebijakan ini melanggar perjanjian bilateral yang telah ada mengenai visa banyak kali masuk yang berlaku dalam jangka panjang.

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa Mali berupaya untuk menerapkan prinsip timbal balik, yang berarti bahwa mereka akan memberlakukan persyaratan serupa kepada warga negara AS yang ingin berkunjung ke Mali. Ini menjadi langkah penting untuk menegaskan kedaulatan dan perlakuan yang setara antara kedua negara.

dari data yang tersedia, Departemen Luar Negeri AS mencatat bahwa menjelang 2024, kurang dari 3.000 visa non-imigran dikeluarkan untuk warga Mali. Angka ini menunjukkan bahwa pertukaran visa antara kedua negara masih terbilang rendah, meskipun ada upaya untuk meningkatkan hubungan.

Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Visa Baru

Kebijakan ini tentu menimbulkan berbagai respon di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang berencana untuk bepergian ke AS. Banyak yang merasa bahwa syarat baru ini akan menghambat mobilitas dan potensi pertukaran budaya antara kedua negara.

Selain itu, sejumlah kalangan mengkhawatirkan implikasi ekonomi dari kebijakan tersebut. Dengan besaran uang jaminan yang tinggi, tidak sedikit individu yang merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut, terutama di tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu.

Kemenlu Mali menekankan bahwa jaminan tersebut, meskipun dikembalikan, tetap saja menciptakan hambatan yang tidak semestinya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya meninjau ulang pendekatan dalam hubungan diplomatik yang lebih seimbang dan saling menguntungkan.

Konteks Kebijakan Imigrasi Global

Penindakan terhadap kebijakan imigrasi ilegal menjadi perhatian utama bagi pemerintah AS, khususnya di bawah kepemimpinan sebelumnya. Meningkatnya sumber daya untuk mengamankan perbatasan dan penegakan hukum di bidang imigrasi menciptakan dampak yang luas bagi negara-negara lain, termasuk Mali.

Pembaharuan kebijakan visa ini tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga mencerminkan perubahan kebijakan imigrasi secara global. Dalam konteks ini, negara lain seperti Zambia dan Malawi juga menghadapi peningkatan persyaratan serupa, menunjukkan adanya tren di berbagai negara terkait visa.

Respons yang diberikan oleh masing-masing pemerintah, termasuk keprihatinan yang disampaikan oleh Zambia, menegaskan bahwa kebijakan ini mungkin menimbulkan ketegangan finansial yang tidak perlu bagi individu yang ingin bepergian.