RUU Perampasan Aset Segera Dibahas Dasco Tunggu Ini

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad baru-baru ini mengungkapkan bahwa DPR RI siap membahas RUU Perampasan Aset setelah menyelesaikan revisi UU KUHAP. Pernyataan ini disampaikan setelah forum dialog antara mahasiswa dan anggota DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam forum tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan harapan mereka terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. Dasco menjelaskan bahwa undang-undang ini berkaitan dengan undang-undang lainnya untuk menghindari tumpang tindih yang tidak perlu.

Dasco mengucapkan, “Kami akan segera memulai pembahasan RUU Perampasan Aset setelah revisi KUHAP selesai.” Hal ini menunjukkan komitmen DPR untuk lebih responsive terhadap aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan mahasiswa.

Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI

Dasco menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak bisa dilakukan sembarangan. Proses ini harus mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan, mengingat pentingnya kolaborasi antara DPR dan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat.

Ia juga mengharapkan bahwa revisi KUHAP dapat segera diselesaikan untuk memungkinkan fokus pada RUU Perampasan Aset. Hal ini diharapkan bisa terjadi sebelum masa sidang berakhir, sehingga semua isu dapat dibahas secara menyeluruh.

Dalam forum tersebut, Dasco menyatakan bahwa dia telah meminta kepada Komisi III untuk mempercepat proses revisi KUHAP. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses ini, diharapkan kualitas undang-undang yang dihasilkan akan lebih baik.

Pentingnya Penyelesaian Revisi KUHAP untuk RUU Perampasan Aset

Dasco menekankan bahwa RUU Perampasan Aset dan revisi KUHAP saling berkaitan erat. Oleh karena itu, menyelesaikan KUHAP menjadi prioritas agar tidak menimbulkan kekacauan dalam implementasinya.

Sambil mengingatkan mahasiswa, Dasco menyampaikan bahwa proses partisipasi publik dalam revisi KUHAP masih berlangsung. Namun, dia mencatat bahwa waktu untuk menyelesaikan revisi semakin mendekat, dan oleh karena itu, upaya untuk menyelesaikannya harus dipercepat.

Menurut Dasco, sudah terlalu lama masyarakat menunggu hasil dari proses tersebut. Oleh karena itu, penyampaian aspirasi masyarakat sangat penting agar DPR dapat benar-benar memahami apa yang menjadi harapan publik.

Koordinasi antara DPR dan Pemerintah terkait RUU Perampasan Aset

Dasco mengungkapkan bahwa DPR telah menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. Kerja sama ini sangat penting untuk menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang, termasuk pembentukan tim investigasi untuk dugaan makar.

Selama pembahasan, DPR harus memastikan bahwa semua kebijakan diambil dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dasco menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan publik dan transparansi.

Dia juga menambahkan bahwa beberapa isu lain, seperti pengurangan pajak, harus turut menjadi perhatian. Dalam hal ini, DPR dan pemerintah diharapkan dapat bekerja sama lebih erat untuk menciptakan kebijakan yang adil dan merata.

Dengan demikian, pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari strategi DPR untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui langkah-langkah yang diambil, DPR menunjukkan komitmennya untuk lebih responsif dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.