Fenomena hidup bersama tanpa ikatan resmi, yang dikenal sebagai kumpul kebo, telah menjadi bagian dari sejarah sosial di Indonesia. Praktik ini sudah ada sejak zaman kolonial, terutama di kalangan pejabat Belanda yang menetap di Hindia Belanda, dan mencerminkan dinamika sosial yang kompleks pada masa itu.
Pada masa kolonial, banyak pejabat tinggi dan warga Belanda memilih untuk hidup bersama perempuan lokal tanpa pernikahan resmi. Hal ini disebabkan oleh biaya tinggi dan risiko yang signifikan jika mereka membawa istri dari Eropa ke wilayah tersebut.
Sebagai solusinya, para pejabat tersebut membangun hubungan dengan perempuan lokal, banyak di antaranya berasal dari kalangan budak. Ini menciptakan skenario di mana hubungan ini menjadi norma dalam masyarakat kolonial.
Sejarah Kumpul Keboo di Zaman Kolonial
Gubernur Jenderal VOC Gustaaf Willem Baron van Imhoff mengilustrasikan praktik ini dengan baik. Saat menjabat dari 1743 hingga 1750, ia menerima budak cantik dari Ratu Bone yang kemudian dibaptis dan diperlakukan sebagai “teman hidup”.
Dari hubungan tersebut, muncul anak-anak yang menjadi bagian dari kehidupan mereka bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seperti itu bukan sekadar hubungan fisik, melainkan juga melibatkan aspek emosional dan sosial yang kompleks.
Selain van Imhoff, Gubernur Jenderal Reinier de Klerk juga menjalani kehidupan serupa. Ia hidup bersama seorang budak perempuan yang melahirkan banyak anak yang kemudian dikirim ke Belanda untuk dihidupkan di sana.
Kisah-kisah ini mencerminkan bagaimana para elit kolonial beroperasi dalam masyarakat yang lebih luas dan berinteraksi dengan perempuan lokal, mendorong munculnya struktur sosial yang baru.
Sementara para gubernur jenderal menjadi contoh utama, kalangan elit lainnya, seperti penasihat dan anggota dewan, juga sering terlibat dalam hubungan semacam ini. Misalnya, Thomas Stamford Raffles, yang dikenal tidak mempermasalahkan praktik serupa di antara bawahannya.
Hubungan Di Antara Kalangan Bawah yang Berbeda
Ada juga banyak pegawai, prajurit, dan pedagang Eropa yang menjalani hidup bersama tanpa ikatan nikah. Masyarakat setempat menyebut praktik ini sebagai “kumpul Gerbouw,” yang secara harfiah berarti “membangun” atau “perumahan” dalam bahasa Belanda.
Istilah ini dimaksudkan sebagai sindiran bagi mereka yang berbagi atap namun tidak mengikuti norma pernikahan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini bukan hanya mengakar di kalangan elit, tetapi juga menjalar ke struktur sosial yang lebih rendah.
Pemberian istilah yang mencolok tersebut mencerminkan bagaimana masyarakat lokal berupaya memberi makna dan evaluasi atas perilaku orang-orang asing di lingkungan mereka. Ini adalah bentuk respon sosial yang menarik.
Selain itu, kumpul kebo juga mengindikasikan cara pandang yang berbeda terhadap hubungan di mana cinta dan komitmen tidak selalu memerlukan formalitas pernikahan. Fenomena ini menjadi cermin dari nilai-nilai yang berbeda antara penjajah dan penduduk lokal.
Dengan begitu, praktik hidup bersama ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan budaya, hubungan antar individu tetap bisa terjalin, meski dalam konteks yang tidak konvensional.
Dampak Sosial dan Budaya dari Praktik Kumpul Keboo
Praktik kumpul kebo tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi individu, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi struktur sosial di Indonesia. Hubungan ini juga menghasilkan keturunan yang membawa dampak pada identitas budaya dan sosial di masa depan.
Anak-anak hasil hubungan ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga, tetapi juga menjadi jembatan antara dua budaya yang berbeda. Ini menciptakan dinamika identitas yang unik, banyak di antaranya mengalami dualitas dalam identitas budaya mereka.
Pergeseran norma sosial ini memberikan ruang bagi perempuan lokal untuk mendapatkan posisi tertentu dalam jejaring sosial, meskipun masih berada dalam kerangka ketidakadilan dan eksploitasi. Kumpul kebo memberikan mereka akses ke sumber daya dan perlindungan yang mungkin tidak mereka temukan dalam pernikahan tradisional.
Sebaliknya, hubungan-hubungan ini juga menimbulkan stigma dan perdebatan seputar moralitas, yang berlanjut hingga hari ini. Dalam sejarah panjang Indonesia, hubungan semacam ini mencerminkan kompleksitas sosial yang terus berkembang.
Implikasi ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat banyak dari nilai-nilai dan norma-norma tersebut masih relevan dalam konteks modern di Indonesia.
